Jakarta, Polisi.com – Isu reformasi Polri makin panas dibicarakan usai gelombang demo besar yang pecah akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah mematangkan rencana pembentukan Komite Reformasi Kepolisian, sebuah tim khusus yang akan mengawal evaluasi besar-besaran terhadap institusi Polri.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, mengaku masih menunggu arahan langsung dari Prabowo. “Kita baru menghadap beliau. Kita masih menunggu, biar beliau dulu, baru nanti langkah-langkahnya,” kata Dofiri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Soal apakah tim ini bakal melibatkan LSM atau tokoh independen, Dofiri enggan berkomentar lebih jauh. “Kan belum terbentuk,” jawabnya singkat.
Tim Reformasi Polri Diumumkan Pekan Ini
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan susunan anggota Komite Reformasi Kepolisian akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu, insyaallah dalam minggu ini,” ujarnya di Istana Negara.
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo ingin kepolisian tetap dicintai rakyat, tapi juga sadar ada banyak hal yang perlu diperbaiki. “Susunannya masih digodok, ketua juga belum ditunjuk. Anggota dari berbagai kalangan sedang disusun,” jelasnya.
Beredar kabar, salah satu nama yang masuk radar adalah Mahfud Mahmuddin (atau Mahfud MD), mantan Menko Polhukam di era Presiden Jokowi. Namun pihak Istana menegaskan, sampai saat ini belum ada nama ketua maupun anggota yang diputuskan secara resmi.
Latar Belakang: Gelombang Demo dan Desakan Publik
Rencana pembentukan tim reformasi ini muncul setelah aksi demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah daerah akhir Agustus 2025, yang menewaskan 10 orang. Salah satu korban adalah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob.
Insiden itu memicu kerusuhan, pembakaran kantor polisi, gedung DPRD, hingga perusakan rumah pejabat. Suara publik yang menuntut evaluasi Polri pun makin nyaring terdengar.
Gerakan Nurani Bangsa, yang dipimpin sejumlah tokoh masyarakat termasuk Gomar Gultom (mantan Ketua Umum PGI), bahkan langsung menyuarakan desakan reformasi saat bertemu Presiden Prabowo di Istana pada 11 September 2025. Menurut Gultom, Presiden sudah punya konsep untuk menata ulang kepemimpinan dan kebijakan Polri. “Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Ini juga tuntutan masyarakat,” ujarnya.
Pengamat: Jangan Hanya Jadi “Angin Surga”
Meski banyak yang menyambut positif, pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, mengingatkan agar pembentukan tim ini tidak hanya jadi formalitas.
“Kalau hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem substansial organisasi Polri, itu tak lebih dari angin surga,” kritiknya.
Menurut Bambang, langkah paling mendasar adalah merevisi Undang-Undang Kepolisian agar Polri bisa benar-benar profesional, independen, dan akuntabel. “Hak prerogatif presiden sudah cukup untuk ganti Kapolri, tapi yang dibutuhkan sekarang adalah reformasi menyeluruh,” tegasnya.
Menanti Keputusan
Kini publik menanti gebrakan Prabowo: apakah Komite Reformasi Kepolisian ini akan jadi tonggak perubahan besar, atau sekadar formalitas politik di tengah derasnya desakan masyarakat.
Jika sesuai janji Istana, nama-nama anggota tim ini akan resmi diumumkan paling lambat pekan ini. Semua mata kini tertuju ke Istana, menunggu langkah konkret reformasi Polri di era Presiden Prabowo.
