JAKARTA – Menghadapi meningkatnya potensi bencana di berbagai wilayah Indonesia, Polri resmi menyiagakan 87.924 personel untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan terkoordinasi. Kesiapan ini menjadi tindak lanjut dari apel siaga tanggap bencana yang digelar serentak di seluruh Indonesia bulan lalu.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Bulan lalu, Pak Kapolri memimpin kesiapsiagaan tanggap darurat bencana secara nasional dengan total 155 ribu personel. Hari ini, 87.924 di antaranya kembali disiagakan untuk merespons kondisi terbaru,” ujar Trunoyudo di Tangerang Selatan, Sabtu (29/11/2025).
Fokus Kesiapsiagaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dari total personel yang dikerahkan, sejumlah wilayah yang kini terdampak bencana menjadi titik prioritas.
• Polda Aceh menyiagakan 4.550 personel
• Polda Sumatera Utara menerjunkan 1.754 personel
• Polda Sumatera Barat menggerakkan 2.743 personel
Tidak hanya tenaga manusia, Polri juga mengoperasikan sejumlah kapal patroli dan helikopter untuk mendukung proses evakuasi dan distribusi bantuan. Beberapa armada yang diturunkan antara lain KP Kutilang 5005 dan KP Pinguin 5011.
Tim K-9 SAR dari Mabes Polri dan polda jajaran juga ikut disebar untuk membantu pencarian korban hilang.
Dapur Lapangan Hingga Layanan Kesehatan
Polri turut mengaktifkan 28 dapur lapangan yang dikoordinasikan oleh Korps Sabhara. Dapur ini menyediakan makanan siap saji dan kebutuhan pokok untuk warga yang mengungsi.
“Pelayanan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas kami, terutama bagi para pengungsi yang membutuhkan bantuan cepat,” kata Trunoyudo.
Pada Sabtu pagi, Polri juga mengirimkan paket bantuan tambahan menggunakan dua pesawat polisi jenis Fokker dan CN. Bantuan itu mencakup bahan makanan, perlengkapan penyelamatan, hingga kebutuhan khusus untuk kelompok rentan seperti ibu dan anak.
Tak hanya itu, Pusdokkes Polri mengirimkan tim kesehatan dan obat-obatan untuk memperkuat layanan medis di wilayah terdampak.
